DPMPTSP Bahas Raperda Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu untuk Perkuat Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

18 November 2026
47
OSS, Perizinan Berusaha, PBBR
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu dengan mengundang para ahli di bidang hukum. Rapat dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Moch. Toha DPMPTSP Kota Bandung.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menghimpun masukan komprehensif serta menyamakan persepsi terkait substansi pengaturan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.

Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Eric M. Atthauriq saat membuka rapat menjelaskan bahwa pembahasan Raperda ini merupakan bagian dari langkah kanalisasi komitmen DPMPTSP. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung ingin menyajikan sebuah rancangan peraturan yang seoptimalnya mungkin. Raperda ini disiapkan untuk memperbarui aturan sebelumnya, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

"Raperda ini adalah sebuah kebutuhan daerah yang untuk ke depannya memperkuat sistem pelayanan kami, sistem SOP kami, dan juga perlindungan kepada masyarakat, artinya kepastian hukum karena cepat dan mudah, juga memberikan proteksi optimal bagi pejabat yang memprosesnya," ungkap Eric M. Atthauriq.

Salah satu poin krusial dalam pembaruan regulasi ini adalah kebutuhan untuk memfasilitasi pelaksanaan perizinan yang berada di luar domain perizinan berusaha (OSS), seperti perizinan di bidang reklame, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang saat ini diatur melalui peraturan daerah tersendiri.

Rapat penting ini menghadirkan para narasumber ahli di bidang hukum, yakni:
1. Dewi Martiningsih, S.H., M.H. (Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat)
2. Rino Andrianto, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat)
3. Dr. Ihsanul Maarif, S.H.,M.H, Tim Penyusun Naskah Akademik

Melalui Raperda Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu ini, Pemkot Bandung berupaya menghadirkan sebuah regulasi yang mewadahi ketentuan menyangkut penyelenggaraan perizinan, termasuk juga non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga tercipta kepastian hukum yang kuat di tingkat daerah.(MinRN)