Ketua Ombudsman RI ke MPP Kota Bandung: Tinjau Praktik dari Kesediaan Infrastruktur, Fasilitas dan Bagaimana Mendekatkan Fungsi Pelayanan dengan Rakyat

​Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, didampingi Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Fitri Agustin, dan Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan, Aat Sugihartati beserta jajaran, melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung pada Kamis, 12 November 2026.

​Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan apresiasi atas inovasi pelayanan yang dihadirkan di MPP Kota Bandung. Menurutnya, kehadiran MPP merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Saya ingin mengingatkan bahwa hadirnya negara itu itu diwujudkan dari bagaimana kita melayani rakyat dengan baik, apapun tugas kita. Kami Ombudsman hadir ke sini bukan melakukan sidak. Kami di sini ingin silaturahmi. Jadi kami ini lembaga negara, pengawas, bukan untuk mencari kesalahan, tapi kami ingin memberikan satu alarm kepada seluruh unit pelayanan publik supaya jangan terjadi mal administrasi," jelas Nuzran.

​Lebih lanjut, Nuzran menjelaskan bahwa kunjungan ke Kota Bandung juga merupakan bagian dari rangkaian supervisi menjelang Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026 yang akan mencakup seluruh kementerian, lembaga negara, 34 provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia pada Desember mendatang. Sebelum ke MPP, pihak Ombudsman juga telah melakukan monitoring dan verifikasi ke dua lembaga negara di Bandung, yaitu Bio Farma dan Direktorat Jenderal Metrologi Kementerian Perdagangan.

​Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, memaparkan profil daerah serta capaian ekonomi dan investasi Kota Bandung yang menunjukkan tren positif. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa di atas luas wilayah 167 km², Kota Bandung mengandalkan sektor pendidikan, kreativitas, budaya, dan sumber daya manusia sebagai motor penggerak ekonomi.

​Sekda Kota Bandung merinci beberapa pencapaian penting, antara lain:

• ​Pertumbuhan Ekonomi: Tercatat sebesar 5,8% pada triwulan I tahun 2026, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kota Bandung terus bergerak meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

• ​Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berhasil ditekan turun hingga mencapai 7,22% pada tahun 2025.

• ​Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai angka 84,66 pada tahun 2025, mencerminkan kemampuan mengelola lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan kualitas hidup warga.

• ​Realisasi Investasi 2025: Mencapai Rp11,92 triliun atau sekitar 153,22% dari target yang ditetapkan, serta berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 23.773 orang. Sementara itu, realisasi investasi hingga triwulan III-2026 telah menyentuh angka Rp9,4 triliun (175,51% dari target triwulanan) dengan perkiraan serapan tenaga kerja mencapai 36.000 orang.

​Terkait fasilitas pelayanan publik, Sekda Kota Bandung memaparkan bahwa MPP Kota Bandung yang diresmikan pada 23 Agustus 2022 kini telah menyediakan 32 gerai dengan 314 jenis layanan, dan telah dikunjungi oleh 72.000 pengunjung hingga 10 November 2026. Selain itu, untuk memperluas jangkauan, Pemkot Bandung juga membuka Gerai Pelayanan Publik (GPP) di kawasan Summarecon (Bandung Timur) sejak September 2021 yang telah mencatatkan 22.442 pengunjung.

Pada kesempatan tersebut, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Eric M. Atthauriq memaparkan secara teknis terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Bandung.

​Melalui sinergi antara pengawasan ketat terhadap potensi maladministrasi oleh Ombudsman RI dan komitmen peningkatan kualitas pelayanan serta iklim investasi oleh Pemerintah Kota Bandung, diharapkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal.(MINRN)