Kota Bandung Masuk Nomine Berkinerja Sangat Baik: Hadapi Uji Petik Penilaian PTSP dan PPB

Kota Bandung terpilih menjadi salah satu nomine yang berkinerja sangat baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tingkat Nasional.

Pencapaian sebagai nomine ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif dan layanan perizinan yang prima.

Tahapan Penilaian Kedua: Uji Petik

Sebagai bagian dari tahapan penilaian, uji petik dilaksanakan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Tim Penilai yang beranggotakan 6 orang hadir secara langsung untuk meninjau sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan perizinan berusaha, yaitu di Kantor DPMPTSP Kota Bandung beserta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung yang menjadi tempat layanan publik terpadu.

Tim penilai tersebut dipimpin oleh:

• Didi Apriadi (Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM)

• Widiyanto Saputro (Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan KADIN Indonesia, melaksanakan uji petik secara langsung).

Komitmen Kuat Pemerintah Kota Bandung

Pada kesempatan tersebut, hadir Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membuka kegiatan. Dalam sambutannya Farhan menyampaikan optimism dan harapannya terkaittata Kelola PTSP dan PPB di Kota Bandung.

“Tentunya kami berharap bahwa pelaksanaan yang sekarang PTSP dan PPB ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana terbukanya Kota Bandung dan kalaupun ada kendala yang bisa kita selesaikan,” ujar Farhan.

Lebih lanjut, Farhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendongkrak perekonomian daerah.

“Kehadiran dari kementerian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan juga dunia usaha ini menjadi motivasi bagi kami agar terus bergerak, memanfaatkan semua sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para investor yang datang ke kota Bandung,” tutup Farhan.

Perizinan Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi dan Kebermanfaatan bagi Masyarakat

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Didi Apriadi menyampaikan bahwa Penilaian Uji Petik dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 134 Tahun 2023.

Didi juga menyampaikan bahwa investasi adalah salah satu ujung tombak, dimana apabila investasi maju, ekonomi pun akan ikut maju. Didi juga meluruskan persepsi terkait birokrasi perizinan.

“Jadi perizinan dengan investasi ini bersama-sama, sehingga mestinya perizinan ini tata kelolanya lebih bagus dan juga investasi yang akan lebih rapih dan juga ada dampak untuk kepentingan kita semua. Perizinan bukan hambatan, tetapi adalah dukungan untuk perkembangan investasi,” tutur Didi.

Sinergi Bersama Pemerintah Daerah, KADIN dan Pelaku Usaha

Pada rangkaian uji petik, dilakukan tanya jawab interaktif terkait implementasi PTSP dan PPB antara tim penilai dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya:

• Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

• Dinas Perdagangan dan Perindustrian

• Dinas Ketenagakerjaan

• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

• Dinas Pendidikan

• Dinas Perhubungan

• PT. Bandung Infra Investama.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik. Beliau menjelaskan pentingnya sinkronisasi atau link and match antara investasi dengan ketersediaan calon tenaga kerja. Dedi menyampaikan bahwa proses sinkronisasi ini sedang dikoordinasikan secara menyeluruh, tidak hanya di Kota Bandung, melainkan mencakup wilayah Jawa Barat secara luas.

Dedi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk berkolaborasi dan memberi dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Bandung terkait investasi dan optimalisasi perizinan.

"Nah, ini yang perlu dalam pertemuan ini ada hasilnya, sehingga selain pelayanan berusaha dan percepatan investasi, kita juga menyiapkan SDM-nya," pungkas Dedi.

Sesi wawancara ditutup dengan tanya jawab kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk mendengarkan masukan dari sudut pandang dunia usaha.

Melalui ajang penilaian yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ini, Pemkot Bandung optimistis bahwa upaya peningkatan pelayanan perizinan dilaksanakan demi kemajuan investasi dan kualitas pelayanan publik prima di Kota Bandung.(MinRN)