Pemkot Bandung Sabet Peringkat Ketiga Nasional di Ajang Anugerah Layanan Investasi 2026

Pemerintah Kota Bandung kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan, Pemkot Bandung sukses meraih penghargaan sebagai Terbaik Ketiga atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026.

​Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam acara puncak Anugerah Layanan Investasi 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Nusantara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 September 2026.

​Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung turut didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Eric M. Athauriq, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tatang Muchtar.

​Evaluasi Ketat dan Standarisasi Nasional

​Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Rudy Salahuddin, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PTSP dan PPB sekaligus mendorong standarisasi pelayanan perizinan berusaha secara nasional.

​Penilaian tahun 2026 ini mencakup 571 objek, yang terdiri atas 25 Kementerian Negara/Lembaga serta 546 Pemerintah Daerah (38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota). Proses penilaian melibatkan tim penilai dan teknis lintas instansi, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendagri, Sekretariat Kabinet, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kadin Indonesia, hingga KPPOD, dengan didukung oleh PT Surveyor Indonesia melalui tahapan ketat mulai dari self-assessment, verifikasi, hingga uji petik.

​Rudy Salahuddin juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dua catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama: penguatan kompetensi SDM pelayanan perizinan pada PTSP, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha di daerah.

​Investasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Kepastian Usaha

​Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslan, dalam sambutan dan arahannya menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan pekerjaan rumah bersama di mana investasi menjadi kunci utama penggeraknya.

​"Hari ini adalah momentum yang membangun optimisme serta komitmen untuk mewujudkan layanan investasi yang semakin baik, cepat, transparan, dan memberikan kepastian pada dunia usaha. Dunia usaha selalu menginginkan segala sesuatunya terukur dan terstruktur, we don't like surprises," ujar Rosan.

​Menteri Rosan juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang mengintegrasikan perizinan dari seluruh kementerian dan badan pemerintah ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Langkah terobosan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, waktu, dan pelayanan yang berdampak positif bagi iklim investasi nasional.

​Dengan diraihnya penghargaan sebagai Terbaik Ketiga ini, Pemkot Bandung membuktikan komitmen kuatnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, serta berorientasi pada kemudahan berusaha demi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.(MinRN)